Halaman ini mengandung Konten Dewasa. Jika usia kamu dibawah 18 tahun, mohon untuk tidak mengakses halaman ini
Fitur ini untuk akun Premium
Upgrade ke premium untuk fitur lengkap Kwikku
Baca karya premium
Lebih banyak diskon
Fitur lebih banyak
Waktunya berkarya
Jangan tunggu nanti tapi sekarang. Hari ini menentukan siapa kamu 5 sampai 10 tahun kedepan
Hallo Author
Kunjungi halaman author untuk memublikasikan karyamu di Kwikku, mulai dari Novel, Webtoon, Flash Fiction, Cover Book, dan Skrip Film
Kami mencoba menghargai author dari tindakan "Pembajakan", dan kami juga mengharapkan Anda demikian
Paket Berlangganan
Dengan menjadi bagian dari pengguna berlangganan. Kamu bisa mengakses berbagai manfaat yang kami berikan. Selain itu kamu juga bisa membaca ribuan cerita berbayar (yang berpartisipasi) tanpa perlu biaya tambahan
Kamu akan diarahkan ke Aplikasi Kwikku...
Unduh kwikku untuk akses yang lebih mudah
Scan untuk mengakses karya atau profil secara langsung.
Cita-cita mencapai civil society adalah sebuah tujuan yang diperjuangkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Setelah tiga dekade lebih berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru yang militeristik, perjalanan 20 tahun reformasi tak juga memunculkan pemerintahan sipil yang kuat dan berdaulat. Bahkan, akhir-akhir ini muncul "kerinduan" untuk mengembalikan pemerintah bernuansa militer. Seakan-akan pemerintahan sipil tak bisa memberikan jaminan keamanan dan stabilitas bagi Indonesia. Benarkah demikian?
Pakar ilmu politik dan militer Indonesia, Salim Haji Said, memaparkan transisi pemerintahan dari sistem militer ke sipil dan sebaliknya di Thailand, Mesir, Korea Selatan, dan Indonesia. Apa yang terjadi dalam transisi pemerintahan di keempat negara tersebut? Apa kesamaannya dan apa perbedaannya? Dan, apa pelajaran yang bisa ditarik oleh Indonesia dari peristiwa transisi pemerintahan dari militer ke sipil dan sebaliknya di negara-negara tersebut?
Dengan analisis bernas, Salim Haji Said mengupas semua peristiwa di negara-negara tersebut dan menjabarkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan Indonesia agar bisa beralih ke negara civil society yang berdaulat.